DILEMA POLISI

Semenjak lepas dari instirusi Tentara Nsional Indonesia (TNI), polisi lebih bebas untuk bergerak untuk melakukan berbagai macam hal untuk mengamankan internal bangsa, terutama menghadapi masyarakat dengan berbagai permasalahan. Lepasnya polri dari induk TNI memang terjadi setelah tumbang masa orde baru oleh masyarakat yang melakukan demosntrasi besar-besaran dan menduduki kantor-kantor vital pemerintah.

Semenjak reformasi, berbagai permasalahan selalu diakhiri dengan demonstrasi dan anarkisme dari pihak-pihak yang puas dengan kebijakan maupun keputusan. Asaz musyarawarah dan mufakat yang menjadi landasan berpikir masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam pancasila tidak lagi terlihat dalam perilaku sehari-hari.

Karena semua masalah lebih banyak diawali dan diakhiri dengan demonstrasi, menjadikan polri bekerja ekstra dalam melakukan pengamanan dalam negeri. Karena hampir semua demosntrasi melakukan anarkisme dan paling kecil adalah menghambat pergerakan ruang publik, seperti pembakaran ban mobil di jalanan yang menyebabkan fasilitas publik terganggu.

Demosntrasi saat ini lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa diperguruan tinggi, mereka berdemostrasi tidak hanya pada tataran akademik saja, tapi hal-hal yang menjadi ruang publik juga mereka demosntrasikan. Apakah sekarang suara wakil  rakyat di tangan mahasiswa?. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah demosntrasi yang dilakukan untuk kepentingan bangsa luar, bukan untuk kepentingan rakyat dalam negeri. Dengan alasan perdamaian dunia dan simpati, mereka sering demonstrasi di kantor-kantor kedutaan negara tertentu.

Sebagai aparat yang mengamankan tentu polisi bekerja hanya untuk mengamankan dan bukan sebaliknya membuat sebuah keributan baru. Apalagi dengan menggunakan kekuatan senjata yang dapat mematikan dan membuat cacat anggota badan. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dan mengancam nyawa dan merugikan rakyat yang lebih besar. Maka tindakan sedikit tegas diperlukan untuk dapat meredakan situasi, taruh saja orang-orang yang melakukan keributan dengan kekerasan, maka menghentikannya dengan sedikit kekerasan juga menjadi hal yang sangay wajar.

Tapi yang paling banyak menjadi pekerjaan polisi saat ini adalah aksi protes dan demosntrasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. dengan berbagai macam motiv dan keinginan, mulai dari mencari keadilan sampai pada hanya urusan internal yang sebenarnya mdreka dapat selesaikan sendiri.

Kran kebebasan untuk mengeluarkan pendapat oleh setiap warga sepertinya terlalu kebablasan, sehingga dari hal yang sangat sepele sampai pada masalah besar didemosntrsikan. Padahal bangsa ini terkenal dengan keramahtamahan dan kelembutannya, dan sikap yang mementingkan musyawarah dan mufakat. Mualai dari sabang samapi dengan ujung timur Indoensia, tidak henti-hentinya aksi demosntrasi, apalagi di kota-kota besar seperti Ibu Kota Jakarta yang menjadi pusat segala kebijakan secara nasional yang konsekuensinya juga kepada daerah.

Semua aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk demonstrasi hampir semuanya berujung pada aksi anarkis, merusak fasilitas umum, dan bahkan yang paling parah adalah menutup akses publik untuk melaukan kegiatan. Padahal mereka sering melakukan demosntrasi untuk “memperjuangkan” hak-hak rakyat, tapi secara tidak sadar mereka telah menjadi beban bagi masyarakat dan merugikan masyarakat sendiri. Sehingga banyak juga yang mempertanyakan orosinalitas demonstrasi mereka, bahkan terkesan sebuah pesanan beberapa orang untuk tujuan politis tertentu atau kepentingan lainnya.

Semua aksi demonstrasi tentu harus mendapat izin dari kepolisian, sehingga polisi dapat mengawal dan menjaga aksi mereka tetap aman dan rapi. Polisi sangat tidak berkeberatan dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat, karena secara tidak langsung juga memberikan efek keuntungan bagi keluarga mereka dan sanak saudara mereka. Taruh saja seperti domonstrasi BBM yang saat ini menjadi isu nasional dan menjadi bahan protes semua elemen masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Mau tidak mau juga akan menguntungkan mereka, apalagi mereka secara nasional adalah rakyat indonesia juga yang tidak jauh berbeda dengan lainnya, hanya saja mereka mempunyai tugas untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dan pelayan mereka. Sehingga mereka akan sangat senang apabila semua demonstrasi dapat dilakukan dengan baik dan rapi, tidak menimbulkan permsalahn yang lebih besar dan merugikan polisi dan masyarakat sendiri.

Tapi sering apa yang diinginkan oleh polisi dan pemerintah dari aksi demosntrasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat mereka tidak mendapatkan sedikit waktu untuk memnuhi keinginan mereka seperti bertemu dengan pejabat tertentu, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang baik dan buruknya, mereka langsung saja melakukan aksi anarkis, seakan-akan permasahan bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik, yang lebih kuat maka mereka yang menang. Seakan-akan kehidupan dunia tidak mempunyai aturan yang jelas dalam mengatur kehidupan manusia. Jika sudah seperti itu, maka kebudayaan manusia purba kembali lagi pada masa yang sudah sangat modern ini.

Kekerasan memang tidak dapat menyelesaikan masalah, tapi pada saat polisi menghadapi aksi demonstrasi dan berujung pada aksi anarkis, maka sering menjadi dilema bagi polisi untuk mengambil sebuah tindakan. Karena mereka terikat oleh aturan dan perintah secara struktural. Jika tidak ada isntruksi dari pimpinan yang lebih tinggi untuk melakukan hal yang lebih, mereka juga tidak dapat melakukan apa-apa. Sampai jika mereka harus kehilangan tameng untuk menjaga diri dari aksi anarkis dan hanya bertahan, tentu nyawa mereka yang akan menjadi taruhan. Apakah harus memberikan nyawa dengan begitu saja kepada mereka yang melakukan aksi anarkis, atau haru melawan untuk menjaga diri dari luka atau lebih parah lagi dari kematian.

Pada saat mereka bertahan dengan keadaan yang ada, mereka semakin senang dan bahkan mengejek-ejek polisi dan menganggap tidak mempunyai kekuatan menghadapi sikap anarkis mereka. Sehingga tidak jarang kemudian polisi menjadi korban, dan yang menderita juga adalah keluarga mereka yang secara tidak langsung merupakan bagian dari masyarakat. tapi pada saat mereka melawan, dalam banyangan mereka selalu dihantui dengan pelanggaran HAM dan mematikan suara rakyat.

Inilah yang terjadi selama ini di negara yang tercinta, demokrasi dengan kebebasan berbicara untuk mendapatkan keadilan melalui hukum yang tidak memandang bulu sering tidak berjalan dengan baik, dan bahkan hukum rimba menjadi salah satu hukum yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Hanya melihat kebahagiaan sesaat dan untuk segelintir orang dan tidak  melihat kepentingan yang lebih besar dan mudarat yang akan timbul lebih besar.

Mudah-mudahan masyarakat kita semakin dewasa dalam mengeluarkan aspirasi, dengan tidak mengorbankan siapa pun apalagi aparat keamanan yang mana mereka juga bagian dari masyarakat, tapi mereka hanya mempunyai tugas untuk mengamankan keamanan negara. Apapun alasannya tidak ada pembenaran terhadap kekerasan, karena kekerasan tidak akan pernah membawa kebaikan yang lebih besar, bahkan mudaratnya jauh lebih besar, karena akan menimbulkan dendam yang berkepanjangn dalam diri individu yang dirugikan. Semoga rakyat kita lebih dewasa dan penguasa kita lebih adil. Amin.